Permendiknas No 28 tahun 2010 : Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 27 Oktober 2010 telah menerbitkan regulasi baru yang berkaitan dengan Kepala Sekolah/Madrasah yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Isi Permendiknas No 28 tahun 2010 tersebut pada dasarnya adalah untuk melengkapi Permendiknas No 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Bila dalam Permendiknas No 13 tahun 2007 mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh seoarang kepala sekolah/madrasah.

Permendiknas No 28 tahun 2010 tidak hanya mengatur persyaratan bagi seorang guru untuk diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah, tetapi juga mengatur penyiapan calon kepala sekolah/madrasah (meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah), proses pengangkatan kepala sekolah, masa tugas, pengembangan kprofesian, penilaian kinerja, mutasi dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah.

Jika kita mencermati isi Permendiknas no 28 tahun 2010, persepsi yang berkembang selama ini di berbagai media bahwa kewenangan pengangkatan kepala sekolah diambil alih menjadi kewenangan Mendiknas adalah kurang tepat, karena dalam pasal 9 ayat (4) Permendiknas tersebut menyatakan : “Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan”. Atas dasar bunyi ketentuan pasal 9 ayat (4) tersebut, menurut pendapat penulis bahwa :

  1. Kewenangan Pemerintah (dalam hal ini Mendiknas) untuk mengangkat kepala sekolah dalam hal pengangkatan kepala sekolah Indonesia di luar negeri;
  2. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan mengangkat kepala sekolah untuk RSBI/SBI, mengingat mulai tahun ini asset sekolah – sekolah kategori RSBI/SBI diambil alih oleh Pemerintah Provinsi;
  3. Sedangkan untuk sekolah – sekolah lainya (diluar RSBI/SBI maupun Sekolah Indonesia di Luar negeri), pengangkatan kepala sekolahnya tetap menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Demikian pula mengenai mutasi kepala sekolah, sebagaimana yang dinyatakan Mendiknas seusai pelantikan Rektor Universitas Negeri Malang, Sabtu (13/11) di Malang, Jawa Timur bahwa mutasi kepala sekolah tetap menjadi kewenangan kepala daerah atau wali kota dan bupati masing-masing. Adapaun kebijakan yang tertuang dalam Perauran Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 tahun 2010 itu hanya mengatur tentang rambu-rambu dan kriteria bagi calon kepala sekolah saja. Sedangkan kewenangan mutasinya tetap menjadi kewenangan kepala daerah. Ia mengakui, dikeluarkannya Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 itu dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari kepala sekolah. Sebab, banyak daerah yang memberikan jabatan kepala sekolah atau jabatan lainnya itu merupakan bagian dari “hadiah”, yang diberikan kepala daerah ketika yang bersangkutan memberikan dukungan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena itu, katanya, persyaratan dan kriteria jabatan kepala sekolah harus jelas dan tegas. “Bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan jangan dipaksakan, sebab nantinya justru akan mengacaukan kualitas pendidikan itu sendiri,” ujarnya. (sumber : http://www.kemdiknas.go.id).

Memperhatikan apa yang disampaikan oleh Mendiknas tersebut di atas dan ketentuan pasal 13 Permendiknas No. 28 tahun 2010 yang berbunyi Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; maka dapat disimpulkan bahwa Permendiknas No. 28 tahun 2010 sebagai sarana pengendalian terhadap pelaksanaan mutasi kepala sekolah/madrasah sehingga tidak terjadi ketidakadilan, mengingat dilapangan disinyalir banyak terjadi seorang kepala sekolah baru melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) tahun sudah dimutasi ke sekolah lain, hal ini terjadi biasanya pasca pilihan kepala daerah. Mudah-mudahan dengan adanya Permendiknas tersebut kedepan mutasi kepala sekolah yang dikaitkan dengan hasil pilkada tidak terjadi dan disamping itu para kepala sekolah/madrasah yang berstatus PNS harus bisa bersikap betul-betul netral dan tidak menjadi tim sukses dalam pelaksanaan pilihan kepala daerah maupun pemilu lainnya; sehingga istilah kepala sekolah/madarasah menjadi korban politik pasca pilkada maupun pemilu lainnya tidak terdengar lagi.

Bagi yang menginginkan Permendiknas No 28 tahun 2010 dapat di download disini!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: